10 peraturan rt. Mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah Kota Tangerang. 10 peraturan rt

Tipe Dokumen. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021. 2/2018 tentang juklas juknis pemilihan ketua rt/rw ii ; perdes no. PERATURAN DAN TATA TERTIB RT 05. 10. Dosen Pengantar Ilmu Hukum : Dr. 10. Peraturan Daerah. Kesimpulan Penggunaan insentif RT/RW di Kabupaten Batang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena perbedaan penafsiran pelaksanaan ketentuan15. 02. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. PERATURAN DAN TATA TERTIB RT 05. 142 | 20. RT 10 RW IX PANCA WARNA TIMUR KOTA BARU DRIYOREJO – GRESIK. BESARAN DANA INSENTIF BAGI KETUA RT DAN KETUA RW. Pengesahan Raperda melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa 16 Agustus 2022. Setiap Warga Pendatang (kontrak, dan musiman) yang tidak memiliki rumah namun menempati. Setiap wilayah Indonesia dalam. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang; KHUSUS IBUKOTA JAKARTA e. #Struktur RT Rukun Tetangga atau biasanya disingkat RT adalah salah satu organisasi/lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang10. peraturan Menteri Dalam N¥ Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga 11. Gedung Serbaguna RT 05 RW 02 Dusun Sei Saran, Kab. Rukun Tetangga (RT); f. 5. Hasil Rapat Pengurus RT. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali. adanya RT/RW, salah satu Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah Tentang RT dan RW adalah Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun. Pasal 10 Insentif RT/RW dan Staf Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati iniPERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pertauran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022. 03. Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Aksi DOWNLOAD. i. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029. Peraturan Daerah Provinsi. PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. Demikian berita acara ini kami buat sebagai dasar usulan pembentukan RT di. Peraturan Daerah. 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat deh Badan permusyawaratan Desa Kepala Desa 12. Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Hukumnya Jika Ketua RT. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007); 11. Sekretaris c. Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 7. – Memiliki KTP sesuai domisili tetap. DRAF TATA TERTIB RT 10 RW 04. Maksud dan Tujuan 3. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) diatur, RT dan RW memiliki beberapa tugas, yaitu: Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. SALINAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang: a. Rukun tetangga, pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan. 10. PERATURAN DAN TATA TERTIB RUKUN TETANGGA (RT. TEU Badan. pertanggungjawaban TPAPD, TO BPD,BO LPMD, BO RT dan BO RW. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 2015-02-10: peraturan bupati nganjuk nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati nganjuk nomor 58 tahun 1999 tentang daftar aset tanah/ bangunan milik pemerintah kabupaten nganjuk dalam. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli. Tidak Lagi Perlu Surat Pengantar. 1. RT 58 berada dibawah RW 13 , Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta – Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat. BAB I. Rukun Tetangga Yang Selanjutnya Disingkat Rt Atau Sebutan Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Melalui Pemilihan Atau Musyawarah Masyarakat Setempat Dalam Rangka Pelayanan. Pasal 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi: a. NOMOR 10 TAHUN 2002. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2011. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67). Tidak ada regulasi yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana sebenarnya bentuk dari struktur RT (Rukun Tetangga). 8 Halaman dan 3 halaman penjelasanCATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. RT terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa. RT 58 berada dibawah RW 13 , Kelurahan Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta – Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat. Wilayah RT 04 RW. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota;9. Ketentuan Umum, Tugas Dan Fungsi Rt Dan Rw, Tata Cara Pembentukan, Pemekaran Rt Dan Rw, Masa Bakti, Pemberhentian Pengurus Rt Atau Rw, Jenis Musyawarah Rt Dan Rw, Sumber Pembiayaan, Administrasi Dan Kelengkapan Rt Dan Rw, Pembinaan Dan. Peraturan Kampung Adalah Peraturan Perundang – Undangan Yang Dibuat Oleh Badan Musyawarah Kampung Bersama Kepala Kampung ; 11. PERATURAN DESA WATES NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILJHAN KETUA RT (RUKUN TETANGCA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WATES, . rt. 010 KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA 2021. 2021. 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kewajiban anggota RT dan RW. 10. Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Rumah Pintar. Pembentukan RT dinyatakan sah setelah mendapat Peraturan Desa dan Keputusan Lurah setelah mendapat pengesahan Camat. Belum lagi saat sudah menjadi Ketua RT. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasiperubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2022. Peraturan Lurah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Hukumnya Jika Ketua RT Melakukan Diskriminasi Terhadap. Liputan6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 11. 10. 03 Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang diwajibkan mematuhi TATA TERTIB sebagai berikut; 1. ini yang dimaksud dengan : 1. , MA. H. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 11. Status. bahwa berdasarkan BAB IX, Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Pedoman pembentukan, tata cara Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Ketentuan Pasal 201 diubah; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang IzinPada 1960 hingga 1989 ketika demokrasi terpimpin dan Orde Baru berkuasa dengan paham sentralisme, RT/RK semakin terikat pada birokrasi pemerintahan. RT/RW adalah lingkungan pemerintahan desa paling bawah yang mengatur , menegakkan dan menjalankan peraturan desa dan peraturan kepala desa bersama-sama masyarakat desa 11. I KELEMBAGAAN Pasal – 1 Organisasi Rukun Tetangga adalah organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang beranggotakan seluruh warga masyarakat yang tinggal di. Semarang Utara. Biaya konsumsi rapat, traktir kopi dan bakso saat jaga di pos ronda, terkadang perlu dianggarkan secara pribadi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 KK untuk Desa dan 75 KK untuk Kelurahan. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 55. Peraturan Daerah: 10: 1977: Perusahaan tanah Kotamadya Daerah Tingakat II Malang: Detail 361: Peraturan Daerah: 11: 1977: Pengelolaan tempat-tempat Olah Raga. Sihar Hutasoit NPM 202010115161 PERATURAN RT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Pasal 10 (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah. Pada saat berlakunya peraturna daerah ini, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009. IV NOMOR : 001 /10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara. Batas tamu sampai jam 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Dikunjungi 257 Selasa, 14 Juni 2022 06:36:52 PM. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 39. Peraturan pelaksanaan PP yang setara dengan peraturan menteri seharusnya merupakan peraturan yang telah diamanatkan dalam peraturan diatasnya. Berdasarkan penjelasan diatas sangatlah jelas bahwa setiap masyarakat yang menjadi aggota RT harus mematuhi segala bentuk peraturan yang ada. Pasal 10 Ketua RT dan RW yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan, dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Bogor, 9 Juni 2014 Ditetapkan Oleh: Anda mungkin juga menyukai. 00 (update per April-2020) yang diambil oleh korlap/Humas mulai tanggal 1-5 setiap bulannya dan disetorkan ke. Terima kasih. 149. ikhsan. 11. 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang. Pasal 10 Insentif RT/RW dan Staf Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini10. com, Jakarta - Sampai dengan saat ini, pembatasan kendaraan roda empat atau lebih dengan skema aturan ganjil genap Jakarta masih terus diberlakukan. Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa kepengurusan RT dan RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya. ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan aturan soal pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kota Pahlawan. KEPUTUSAN KETUA RT. , MA. Karena ketidakmampuannya dalam menjabat, beliau melayangkan surat pengunduran diri ke kelurahan setempat. Warga organisasi RT07 adalah setiap warga pemilik dan bertempat tinggal tetap, indekost, dan kontrak, yang domisili di wilayah RT 07 Perumahan Taman Permata Indah blok A, BA, E dan EA. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat (lembaran Daerah . Biar Nggak Digunjing Sana-sini Peraturan di masyarakat. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Badan Permusayawaratn Desa yang mengikat seluruh Warga Masyarakat Desa dan atau Warga yang berkepentingan di Desa. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 9. BAB III. 1. Dosen Pengantar Ilmu Hukum : Dr. PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Ade Saputra NPM 202010115200 2. BO RT dan BO RW; b. Tata Tertib Lingkungan 1. diharapkan seluruh warga memiliki kepedulian untuk saling. Sebagai warga kos, wajib mematuhi dan menjalankan peraturan-peraturan RT setempat. Ismaryani Hazairin. 7 Tahun 2012. 10. 10 Peraturan Menteri Perindustrian No. CO. 10. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Aksi massa yang. Ini Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga. Si Pokrol Bacaan 4 Menit Pertanyaan Ketua RT di lingkungan saya menjabat sudah bertahun-tahun hingga ia telah menua. Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam. Rukun Tetangga Yang Selanjutnya Disingkat Rt Atau Sebutan Lainnya Adalah Lembaga Yang Dibentuk Melalui Pemilihan Atau Musyawarah Masyarakat Setempat Dalam Rangka Pelayanan Pemerintahan , Konsolidasi Pergub RT-RW Hal - 2 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA. Di. Unduh Berkas. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. NOMOR 1. menyerahkan berkas pelaporan pelaksanaan kegiatan bulanan sesuaiCATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. 2. Pecbman pembentukan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. 2,5 juta per bulannya. TENTANG. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92); 2 . Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahannya Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (“Perkab. Membantu. 10. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada PAsal 1 angka 11, Pasal 3, BAB III, Pasal 6, Pasal 12, PAsal 16.